Kota Bandung sudah yakin akan mengadopsi sistem pembangunan infrastruktur dengan konsep public private partnership (PPP) yang telah diterapkan oleh Inggris. Oktober mendatang, Wali Kota Ridwan Kamil akan mengadakan konferensi kelas internasional untuk mengampanyekan agar kota-kota di Indonesia menggunakan konsep PPP.
"Kemarin saya kedatangan anggota DPR komisi XI yang membawahi bidang Bappenas Kementrian Keuangan. Jadi kota Bandung akan mengampanyekan ke wali kota-wali kota e-Indonesia agar pembangunan kota-kota dan kabupaten dibantu pihak swasta, tidak belanja 100 persen APBD yang selama ini ada," ujar Emil--sapaan akrab Ridwan Kamil-- di Jalan Ahmad Yani, Selasa (11/8/2015).
Rencananya, bulan Oktober mendatang akan diadakan konferensi internasional untuk membahas itu di Kota Bandung. Selain itu harapannya bisa meramu payung hukum untuk diaplikasikan di Kota Bandung.
"Ahli PPP Inggris, Amerika dan dari mana-mana akan kita undang. Semoga hasilnya ada payung hukum, jadi kita bisa bergerak," terang Emil.
Emil menargetkan realisasi PPP di Kota Bandung akan mulai bergulir tahun 2016 mendatang, saat ini pihaknya sudah membuat daftar-daftar proyek yang dibutuhkan untuk membuat Bandung juara. Besarannya mencapai 85 triliun, sementara APBD Kota Bandung 2015 saja hanya Rp 5,9 triliun.
"Tahun ini Kota Bandung bikin daftar proyek dan memfinalisasi payung hukumnya. Kalau tidak ada halangan, ada restu dari pemerintah pusat awal tahun depan sudah bergulir. Bahwa kota bandung akan membangun banyak hal melalui uang dari pihak swasta, kita cicil ke pihak swasta 25-30 tahun," ucapnya.
Emil optimis penerapan PPP di Kota Bandung akan berjalan lancar, pasalnya Kota Bandung punya kelebihan yakni memiliki perda multiyears yang menjamin bayar cicilan tidak akan menunggak.
"Jadi siapapun nanti wali kotanya, DPRD-nya cicilannya dilindungi hukum. Tidak akan diganggu dan diubah. Perubahan datang ke Kota Bandung bisa cepat tidak akan menunggu tahun kelima," ungkapnya.
Emil mengemukakan contoh PPP yang sudah diterapkan di Kota Bandung, yakni pengadaan mesin parkir. Saat ini sudah ada keputusan pemenang lelang, tinggal menunggu impor barangnya.
"Selama ini, PPP disangkanya hanya untuk yang ada income-nya. Seperti mesin parkir. Nah kita wacanakan yang tidak ada income tapi juga dibangun swasta, seperti taman, puskesmas dan lain-lain," jelasnya.
Lalu jika PPP sudah bisa diterapkan di Kota Bandung, apa yang menjadi prioritas pembangunannya?
"Priotritas infrastrutur dan pelayanan dasar yaitu sekolah dan pelayanan kesehatan. Paling mahal infrastruktur. Mengorong-gorongkan seluruh Bandung, mengaspalkan seluruh Bandung, lampu, 150 puskesmas, sekolah, rumah sakit, monorail, puskesmas dan lainnya," tandasnya.
